PELITANEWS.CO - Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) berpo...
PELITANEWS.CO - Ketua Forum Warga Kota (Fakta) Jakarta Azas Tigor Nainggolan menilai, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) berpotensi menyalahi aturan karena menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di Tanah Merah, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada 2021 lalu.
Tigor menyebut, IMB bisa dikeluarkan apabila diajukan oleh pemilik tanah yang di atasnya akan dibangun sebuah bangunan.
“Kalau Anies Baswedan ketika menjadi gubernur mengeluarkan IMB kepada warga di Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara jelas itu menyalahi aturan hukum,” ujar Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan kepada Warta Kota pada Selasa (7/3/2023).
Tigor mengatakan, IMB yang diberikan Anies kepada warga bukanlah IMB perorangan tetapi satu lokasi atau kawasan di Tanah Merah.
Hal itu dikatakan Tigor untuk menanggapi belasan korban meninggal dunia dan puluhan orang terluka akibat kebakaran di Depo Pertamina, Plumpang, karena lokasinya berdekatan dengan permukiman warga.
“Pemberian IMB secara satu kawasan sudah jelas bahwa tanah tersebut adalah bukan milik warga tetapi sebenarnya tanah adalah milik Pertamina. Tanah tersebut diperuntukan sebagai tanah kosong untuk zona aman (buffer zone),” jelas Tigor.
Menurutnya, yang menjadi sorotan saat ini adalah posisi depo BBM yang sangat dekat dengan pemukiman warga, sehingga petugas sulit mengevakuasi warga dan memadamkan api jika terjadi kebakaran.
“Bila diperkirakan, antara tempat kejadian perkara (TKP) dengan rumah warga, hanya berjarak tak sampai 50 meter. Padahal kalau kita melihat depo-depo BBM yang ada di luar Jakarta, posisi bangunan tersebut cukup jauh dari pemukiman warga,” ungkapnya.
“Bahkan di luar negeri, depo dibangun di lahan luas tanpa ada bangunan lain di sekitarnya apalagi pemukiman. Lantas, harus seperti apa standar keamanan depo BBM itu sendiri? Melihat sejarahnya berdiri dulu di kawasan Plumpang, Jakarta Utara sebuah Depo Pertamina yang sudah dikelilingi oleh lahan kosong sebagai buffer zone,” lanjutnya.
Berarti lebih dulu sudah Depo Pertamina dan baru kemudian ada pemukiman yang menempati tanah buffer zone untuk keamanan.
Barulah kemudian lahan kosong itu diisi oleh warga penggarap dan mendirikan pemukiman.
Maraknya pemukiman di kawasan buffer zone harusnya sejak awal ditertibkan secara tegas dan konsisten hingga tidak terjadi kepadatan seperti sekarang.
Bisa jadi warga menempati lahan seluas 83 hektar dari total 162 hektar dari lahan milik PT Pertamina di daerah Tanah Merah, Plumpang secara ilegal atau menggarap karena dibiarkan tanpa pengawasan dari pihak Pertamina dan Pemda Jakarta.
“Keberadaan kaum penggarap seperti di Tanah Merah sering kali dimanfaatkan oleh para politisi saat masa tahun politik untuk mendapatkan dukungan suara,” imbuhnya.
“Tidak terkecuali juga pada masa Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu Anies Baswedan yang berkontestaasi dalam Pilkada Jakarta, membuat janji politik dan memberi IMB kepada warga kawasan buffer zone Depo Pertamina di Tanah Merah,” sambungnya. (faf)
S: WARTAKOTALIVE.COM
