PELITANEWS.CO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akhirnya mengungkap salah satu pe...
PELITANEWS.CO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akhirnya mengungkap salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia sulit teratasi hingga kini.
Dana senilai Rp500 triliun dinilainya hanya terbuang sia-sia di meja rapat dan hotel.
Abdullah Azwar Anas menngungkap salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia sulit berkurang ialah buruknya sistem penganggaran yang ada pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia.
Abdullah Azwar Anas menjelaskan, selama ini anggaran senilai Rp500 triliun yang diberikan untuk penanggulangan kemiskinan ternyata lari ke meja-meja rapat dan hotel.
Anggaran sebesar itu malah justru habis untuk membiayai rapat dan studi banding terkait kemiskinan di hotel dan tempat sejenis.
Abdullah Azwar Anas pun mengaku sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi.
Ia melaporkan bagaimana sia-sianya uang Rp500 triliun yang seharusnya dinikmati oleh orang miskin.
"Jangan sampai seperti kemarin saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga,
tetapi ini tidak in line dengan target prioritas bapak presiden. Karena kementerian/lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," kata Azwar dilansir dari kompas.com, Minggu (29/1/2023).
Azwar mengingatkan pentingnya kementerian/lembaga menggunakan anggaran kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Sehingga, ia mewanti-wanti agar anggaran tersebut tidak habis digunakan hanya untuk keperluan perjalanan dinas.
"Saudara sekalian, kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan, tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," jelasnya.
Kata Azwar Anas, selama ini hanya banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, studi banding,
dan dokumentasi namun ternyata dampak anggaran tersebut tidak terserap untuk rakyat miskin.
"Ya, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, ini saya ulangi lagi menirukan bapak presiden,
banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambah dia.
Mengatasi hal itu berulang, Azwar mengaku Kementerian PAN-RB sudah membuat program pertemuan atau seminar dengan metode online.
Jadwal pertemuan atau konsultasi itu pun, jelasnya, sudah diinformasikan kepada para pejabat fungsional daerah.
"Teman-teman daerah tidak habis audiensi ke Jakarta, datang ke Kemenpan-RB bikin seminar.
Kami sudah buka layanan seperti ini, kalau hari Selasa ada hari SDM aparatur, silakan telepon PIC-nya ini, ikut Zoom, setiap hari Selasa," ujar Azwar.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/8/2022). ((dok.Sekretariat Presiden))
Azwar mengaku tak mau mendengar lagi laporan anggaran kemiskinan habis digunakan untuk kepentingan kementerian lembaga yang tak perlu.
Apalagi, lanjut Azwar, ada kementerian/lembaga yang menggelar pertemuan atau konsultasi menggunakan konsultan.
Hal itu dinilai justru menghabiskan anggaran yang semestinya digunakan untuk pengentasan kemiskinan.
"Saya tidak ingin lagi dengar Reformasi Birokrasi-nya orang pengin a, melakukan pertemuan konsultasi pakai konsultan.
Lah, ini pengin a kok pakai konsultan, berarti urusannya kertas dong. RB ke depan harus berdampak, nilai RB naik, dampaknya terukur," harap politisi PDI-P ini.
Sebelumnya, Azwar pernah mengungkapkan anggaran penanganan kemiskinan oleh pemerintah mencapai hampir Rp 500 triliun.
Namun, kata Azwar, dengan anggaran sebesar itu kemiskinan hanya turun 0,6 persen.
Pernyataan ini Azwar dikemukakan saat memaparkan materinya dalam acara Peluncuran Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Anggaran hampir Rp 500 triliun penanganan kemiskinan, tapi hanya mampu menurunkan kemiskinan 0,6 persen,” kata Azwar di KPK, Rabu (14/12/2022).
Azwar menuturkan, Kemenpan-RB telah memutuskan reformasi birokrasi tematik.
Salah satunya adalah reformasi birokrasi penanganan kemiskinan.
Dengan demikian, kata dia, jika reformasi birokrasi di suatu kementerian/lembaga benar,
program menurunkan kemiskinan yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo dampaknya akan terukur.
S: TRIBUNMANADO.CO.ID
