$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home

Komnas Perempuan dan Komnas HAM Tolak Hukuman M*ti untuk Herry Wirawan, Ini Alasannya

PELITANEWS.CO - Jika keluarga korban pemerkosaan oleh Herry Wirawan setuju dengan hukuman mati terhadap terpidana, tidak demikian dengan Ko...


PELITANEWS.CO
- Jika keluarga korban pemerkosaan oleh Herry Wirawan setuju dengan hukuman mati terhadap terpidana, tidak demikian dengan Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan menyatakan tidak sepakat dengan penerapan hukuman mati termasuk kepada predator anak Herry Wirawan.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat, Selasa (5/4/2022), penerapan hukuman mati bertentangan dengan norma internasional hak asasi manusia yang paing dasar yakni hak untuk hidup.

Rainy mengatakan Komnas Perempuan mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Bandung terkait restitusi. Dia menyebut pembayaran restitusi yang dibebankan kepada pelaku menjadi bentuk putusan maksimal.

"Hakim banding mengkoreksi bahwa restitusi adalah hak korban dan menjadi kewajiban pelaku untuk memulihkan dampak kekerasan seksual yang dialami korban, yang sumbernya berasal dari kekayaan pelaku, bukan negara. Dengan mengoreksi sebagai hak korban dan bukan pidana tambahan, maka untuk putusan maksimal dapat ditetapkan sebagai pemenuhan kewajiban membayar restitusi," ucapnya.

"Demikian juga halnya untuk perawatan dan pengasuhan anak-anak, menjadikan izin atau persetujuan korban dan keluarganya menjadi prasyarat sebelum anak-anak yang lahir dari pemerkosaan atau kekerasan seksual dirawat dan diasuh dalam perawatan negara," lanjutnya.

Rainy mengatakan Komnas Perempuan mendorong pemerintah memperhatikan kebutuhan dan pemulihan korban. Sehingga, katanya, para korban bisa pulih dan melanjutkan kehidupan.

Adapun biaya restitusi sendiri totalnya mencapai Rp 300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.

Tanggapan Komnas HAM

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga angkat bicara mengenai hukuman mati kepada Herry Wirawan.

"Tren global di mana hukuman mati secara bertahap dihapuskan, hanya tinggal beberapa negara lagi yang masih mengadopsi hukuman mati termasuk Indonesia. Kita menginginkan ada suatu peninjauan dari hakim kasasi, manakala, misalnya terpidana mati ini Herry Wirawan maupun pengacaranya mengajukan kasasi," kata Taufan kepada wartawan, Selasa (5/4/2022).

Taufan kemudian bicara soal HAM yang salah satunya ialah hak untuk hidup. Dia menilai hak untuk hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi maupun dibatasi dalam kondisi apapun.

"Sebagaimana dijelaskan dalam nilai-nilai hak asasi manusia yang universal, telah ada satu tren yang bersifat global di mana hukuman mati diabolisi atau dihapuskan. Kalau kita melihat konstitusi kita UUD 1945 pasal 28 i ayat 1 di situ juga dikatakan bahwa hak untuk hidup itu merupakan hak yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun karena itu dia merupakan suatu hak asasi yang absolut," ujarnya.

Taufan menilai tidak ada hubungan antara hukuman mati dengan efek jera dalam tindak pidana. Menurutnya, hukuman mati tidak mengurangi tindak pidana dilakukan orang lain.

"Kalau kita lihat kajian-kajian terkait penerapan hukuman mati, tidak ditemukan kolerasi antara hukuman mati dengan efek jera atau pengurangan tindak pidana. Apakah itu tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terorisme misalnya atau narkoba dan tindak pidana yang lainnya," ucapnya.

Waktu Hukuman Mati

Lantas kapan eksekusi terhadap Herry Wirawan?

Belum diketahui secara pasti kapan eksekusi itu dilakukan. Pelaksanaan eksekusi hukuman mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Tata pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Terpidana harus diberitahu tiga hari sebelum hari H pelaksanaan eksekusi. Seperti dikutip dari hukumonline.com, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No.2/PNPS/1964.

Ketentuan itu berbunyi “Tiga kali dua puluh empat jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.”

Setiap terpidana mati diberikan hak untuk mengemukakan sesuatu (permintaan terakhir) kepada jaksa agung atau jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.2/PNPS/1964. Permintaan itu diterima oleh Jaksa Agung/jaksa.

Permintaan terakhir terpidana ini bermacam-macam, di antaranya ada yang minta bertemu keluarga.

Mengenai lokasi eksekusi, undang-undang tidak mengatur secara khusus di mana lokasi dilaksanakannya eksekusi hukuman mati.

UU No.2/PNPS/1964 hanya menyebutkan jika tidak ditentukan lain oleh Menteri, pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Lokasi eksekusi mati dirahasiakan agar jauh dari jangkauan orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar yang boleh hadir dalam eksekusi.

Pada hari H, untuk mengelabui lokasi eksekusi, biasanya regu akan mengecoh orang dengan iring-iringan mobil.

Sebelum menentukan lokasi eksekusi, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perkapolri 12/2010, regu penembak akan melakukan survei bersama dengan instansi terkait.

Regu yang melakukan survei juga akan memberikan rekomendasi beberapa alternatif lokasi dengan memperhatikan faktor keamanan lingkungan di sekitarnya.(*)

S:Tribun Timur


Nama

Article,48,Berita,5488,Contact,4,Insight,7,Internasional,14,Nasional,5489,News,1000,Opini,5,Tips,8,Tips & Trick,3,Tutorial,3,
ltr
item
Pelitanews.co: Komnas Perempuan dan Komnas HAM Tolak Hukuman M*ti untuk Herry Wirawan, Ini Alasannya
Komnas Perempuan dan Komnas HAM Tolak Hukuman M*ti untuk Herry Wirawan, Ini Alasannya
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibxWxCOoMGcP2u3xJni7hG_W31ufpE885v4-bZOdd4lTZ8EiZ57qK7YQko_4onvwLqB7M3rnpG7Dr4VkKXz_wi6TyQYQuLCgUDxGRT6L1TZQ5beFrLWBsTykcmEIcnacMOJCrJq4oEgLIn8v-nGjZvlSu05vTOfNisHAx0XoALidYxr8x_6296Jw/w640-h354/Screenshot_2022-04-07-04-28-16-62.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibxWxCOoMGcP2u3xJni7hG_W31ufpE885v4-bZOdd4lTZ8EiZ57qK7YQko_4onvwLqB7M3rnpG7Dr4VkKXz_wi6TyQYQuLCgUDxGRT6L1TZQ5beFrLWBsTykcmEIcnacMOJCrJq4oEgLIn8v-nGjZvlSu05vTOfNisHAx0XoALidYxr8x_6296Jw/s72-w640-c-h354/Screenshot_2022-04-07-04-28-16-62.jpg
Pelitanews.co
https://www.pelitanews.co/2022/04/komnas-perempuan-dan-komnas-ham-tolak.html
https://www.pelitanews.co/
https://www.pelitanews.co/
https://www.pelitanews.co/2022/04/komnas-perempuan-dan-komnas-ham-tolak.html
true
4426408432908953892
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy