PELITANEWS.CO - Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digela...
PELITANEWS.CO - Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa, 15 Februari 2022 kemarin.
Ferdinand Hutahaean didakwa melakukan ujaran kebencian berdasarkan SARA, serta melanggar tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Unggahan Ferdinand Hutahaean di media sosial Twitternya dinilai jaksa berpotensi memicu keonaran dan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, JPU mendakwa Ferdinand Hutahaean dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 156 atau Pasal 156a huruf a KUHP.
Menanggapi hal ini, Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) Muhammad Taufiq pun angkat suara dan ikut berkomentar.
Muhammad Taufiq melihat, terdapat dua aspek dalam kasus mantan Politikus Partai Demokrat itu, yakni aspek materil dan aspek formil.
Muhammad Taufiq menjelaskan, untuk mendakwa Ferdinand, status agamanya harus dilihat terlebih dahulu.
Kemudian, menurut Muhammad Taufiq harus dilihat juga di mana Ferdinand menuliskan hal tersebut, apakah di ruang publik atau ruang privat.
"Kalau memang dia seorang non Muslim, dia mengatakan seperti itu, berarti dia kan sadar bahwa ucapan saya ini untuk siapa," kata Muhammad Taufiq, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 16 Februari 2022.
"Kalau dia tidak Muslim, secara sadar berarti mengerti benar ke mana sasaran saya, dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebagaimana Pasal 28 ayat (2) UU ITE," sambungnya.
Taufiq menuturkan, apabila Ferdinand seorang Muslim, maka hukumannya bisa diringankan.
Lebih lanjut, ia mengatakan status Ferdinand sangat menentukan tindak pidananya.
"Kalau dia tegas bahwa dia seorang non Muslim dan dia tahu itu akan berakibat, maka itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia seorang Muslim apalagi mualaf, ya harus kita maafkan," ujarnya.
Meski begitu, ia menganjurkan agar dihadirkan saksi teologi agar didapatkan tafsir yang objektif dari cuitan Ferdinand yang mengatakan 'Allahmu Lemah'.***
S:Seputartangsel
