PELITANEWS.CO - Rencana Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang akan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk absen s...
PELITANEWS.CO - Rencana Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah yang akan mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) untuk absen subuh, menuai kritik.
Pegiat media sosial, Eko Kunthadi menilai kebijakan yang baru tahap rencana itu aneh karena mengatur aktivitas di luar jam kerja ASN dan urusan privat.
“Aktivitas pegawai di luar kantor, apalagi aktivitas di rumah dan di luar jam kerja normal, itu gak bisa diatur sebab urusan privat. Kebablasan,” kata Eko dalam kanal YouTube CokroTV.
Dalam video itu, Eko yang berusaha menggunakan narasi lucu, justru cenderung mengolok-olok. Menurut Eko, tidak ada korelasi antara absen subuh dengan meningkatnya disiplin dan produktivitas di tempat kerja.
“Percuma pegawai Pemprov Sumbar bangun subuh kalau kantor kelurahan pukul 08.00 masih sepi. Percuma kalau mereka bangun untuk absen subuh, setelah itu mereka tidur lagi dan datang ke kantornya pukul 11.00,” ujarnya.
Eko menambahkan, seharusnya Pemprov Sumbar mengeluarkan kebijakan yang didasarkan atas seberapa giat pegawainya melayani masyarakat.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah pegawai yang melayani mereka, tidak ada pungli,” ujar Eko.
Menurut Eko, jika Pemprov Sumbar ingin mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan produktivitas pegawai, seharusnya punya indikator yang jelas, seperti seberapa puas publik terhadap pelayanan mereka.
Janggalnya lagi, kata Eko, kebijakan absen subuh pasti tidak bisa diterapkan pada perempuan yang sedang menstruasi.
“Pegawai Pemprov Sumbar kan enggak semuanya laki-laki, ada juga yang perempuan yang memiliki halangan untuk tidak menjalankan salat seperti ketika sedang menstruasi. Apa semua pegawai perempuan harus melaporkan jadwal menstruasinya?” sindir Eko.
Eko Kunthadi selama ini dikenal sebagai pegiat sosial yang membela kebijakan pemerintah (pusat). Ia sering berhadapan dengan para pengkritik pemerintah. Untuk hal ini, Eko yang dekat dengan Denny Siregar dan Abu Janda—keduanya juga sering membela pemerintah—bahkan dituduh sebagai buzzer pemerintah (pusat).
Soal rencana absen subuh, Juru Bicara Pemprov Sumbar Jasman Rizal sebelumnya menyebutkan, kebijakan itu memang sedang dalam proses. Namun, dia mengaku belum tahu detail seperti apa kebijakan yang akan diatur dalam surat edaran gubernur tersebut.
“Kita tunggu surat edarannya dulu. Sedang proses. Nanti kalau sudah ada suratnya, baru kita bisa bicara,” kata Jasman yang juga Kepala Dinas Kominfotik Sumbar kepada melalui telepon, Kamis (6/1/2022). [den/pkt]
S:Padangkita.com
