PELITANEWS.CO - Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad menanggapi soal mantan Sekretaris Menteri BUM, Said Didu yang ditegur Staf Khusus Mente...
Yusuf Muhammad menyindir bahwa Said Didu berniat menyerang Pemerintah, namun malah kelihatan dungu.
Ia juga menyinggung, orang awam saja banyak yang tahu bahwa Batasan Rasion Utang sebesar 60% dari PDB diatur Undang-Undang.
“Lha lu mantan pejabat BUMN kok komen ngawur,” kata Yusuf Muhammad melalui akun Twitter pribadinya pada Jumat, 17 Desember 2021.
“Mau nyerang malah kelihatan dungu. Pantes aja dipecat. Saran buat Erick Thohir tolong angkat saja Said Didu jadi satpam di BUMN,” lanjutnya.
Sebelumnya, Said Didu mengatakan tidak ada UU yang menyatakan bahwa batas utang adalah 60% dari PDB.
Menurutnya, hal yang diatur dalam UU adalah jumlah tambahan utang maksimum 3% dari PDB. Namun, katanya, UU ini pun telah diubah.
Said Didu juga mengatakan bahwa utang publik yang terdiri dari utang Pemerintah, BUMN, dan Bank Indonesia sudah mendekati Rp13.000 triliun atau sekitar 85% dari PDB.
“Yang ada dalam UU adalah jumlah tambahan utang maksimum 3% dari PDB itu pun UU-nya sudah diubah,” kata Said Didu.
“Tidak ada UU yang menyatakan utang sebesar 60% dari PDB. Belajar lagi sono,” sambungnya.
Yustinus Prastowo yang merupakan Stafsus Menkeu lantas mengoreksi bahwa Batasan Rasio Utang sebesar 60% itu tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 Pasal 12.
“Pak Said Didu ijin menyampaikan. Batasan rasio utang 60% dari PDB ini tertuang di Pasal 12 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jadi ini ada dasar hukumnya. Kalau yang 3% itu batasan defisit APBN sesuai UU,” katanya.
S:Makassar terkini
