PELITANEWS.CO - Pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktiv...
PELITANEWS.CO - Pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menuding pemerintah menghabisi demokrasi di Indonesia dengan melarang aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dinilai mengada-ada.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Maman Imanulhaq di Jakarta, Senin (4/1), menegaskan bahwa pemerintah membubarkan FPI dengan dasar kuat dan sesuai dengan undang-undang.
Untuk diketahui, Amien Rais menilai bahwa pembubaran FPI sebuah langkah politik yang menghabisi demokrasi.
Amien mengingatkan perihal kepemimpinan Firaun kepada Presiden Joko Widodo, di mana gayanya dalam memimpin sangat ganas dan zalim.
Amin pun yakin, layaknya Firaun, kezaliman pemerintah saat ini akan mendapatkan balasan.
“Pendapat Amien Rais itu merupakan alternatif pandangan yang spekulatif dan tidak tepat,” kata Maman Imanulhaq.
Maman mengatakan bahwa demokrasi menjamin hak-hak sipil dan politik. Akan tetapi harus pula belajar dari pengalaman banyak negara, terutama di Timur Tengah.
Menurut dia, pembiaran tumbuhnya politik identitas yang dibarengi dengan kepemimpinan kerumunan yang agitatif akan berujung pada kekerasan dan perang. “Kalau sudah begitu, eksistensi negara dapat terancam,” katanya mengingatkan.
Ia berpendapat bahwa kepemimpinan berbasis kerumunan identitas berbahaya karena sering menumbuhkan massa yang emosional.
“Massa akan dengan mudah digiring untuk melakukan tindak kekerasan,” ujar Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu.
Untuk diketahui, pemerintah resmi melarang kegiatan, penggunaan nama, simbol, dan atribut FPI.
Organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab ini tidak lagi memiliki legal standing sejak Juni 2019 karena tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai ormas.
Selain itu, Pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum. Tercatat 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme dan sebanyak 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lainnya.
Anggota FPI juga sering meresahkan dengan melakukan razia, kegiatan yang semestinya dilakukan petugas pemerintah.
S:Jawapos
