$type=grid$meta=0$readmore=0$snippet=0$count=3$show=home

Pasca Kerumunan Petamburan, FAKTA: Warga DKI Bisa Gugat Perdata terhadap Gubernur Anies

PELITANEWS.CO - Terhadap aksi-aksi kerumunan massa yang dinilai telah meresahkan dan dikhawatirkan bisa meningkatkan penularan Covid-19, Ke...


PELITANEWS.CO
- Terhadap aksi-aksi kerumunan massa yang dinilai telah meresahkan dan dikhawatirkan bisa meningkatkan penularan Covid-19, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan mengajak warga untuk berani melakukan gugatan perdata kepada Kepala Daerah.

"Masyarakat bisa mengajukan gugatan terhadap kepala daerah yang membiarkan terjadinya pelanggaran Protokol Kesehatan di daerahnya. Misalnya saja seperti terjadinya pelanggaran protokol kesehatan berupa kerumunan di Jakarta dan kabupaten Bogor beberapa waktu lalu," terang Tigor dalam pernyataan tertulisnya kepada Netralnews, Selasa (17/11/20).

"Untuk masyarakat DKI Jakarta dan Bogor, bisa mengajukan gugatan perdata terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Bupati Bogor Ade Yasin," tegas Tigor.

Sebelumnya diberitakan, pascakepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab telah menebar kekhawatiran, utama terkait penyebaran virus corona atau Covid-19. Ini lantaran Ketua FPI terus bersafari, mengumpulkan massa.

Sejak kepulangan Rizieq terjadi kerumunan masyarakat, yakni mulai 10 November sampai 13 November di wilayah DKI Jakarta serta Jawa Barat.

Kerumunan masa terjadi saat Rizieq pulang dari Arab Saudi mulai dari bandara, sampai markas FPI di kawasan Petamburan. 

Kerumunan masa kembali terjadi saat gelaran Maulid di Pondok Ranggon, Maulid di Tebet, Maulid dan salat Jumat di Megamendung Bogor, serta pernikahan putri Rizieq di Petamburan.

Jika merujuk aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Daerah Jawa Barat, kerumunan masa tak boleh dilakukan, seiring upaya bersama menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hanya saja, aksi ini tetap berlangsung. Padahal merujuk aturan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB, kerumunan masa maksimal lima orang. Adapun resepsi pernikahan maksimal hanya 30 orang.

DKI memang berencara mengubat aturan itu, seiring dengan mulai terkendalinya penanganan corona atau covid-19. 

Misalnya, rencana membuka bisnis bioskop, yang maksimal 25% dari kapasitas gedung bioskop.

Aturan lain yang juga akan direvisi adalah resepsi pernikahan secara indoor alias di gedung pertemuan maksimal 25% dari kapasitas gedung. Hanya saja, revisi aturan ini belum keluar di tengah perpanjangan PSBB sampai 22 November.

Inipula yang memantik pemerintah pusat angkat suara atas kerumunan yang beruntun pasca Rizieq kembali ke Indonesia.

Diwakili oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, pemerintah meminta penegasan dari DKI atas kepatuhan protokol kesehatan.

Berikut pernyataan lengkap Menkopolhukam Mahfud MD:

Saya didampingi Panglima TNI Bapak Hadi, Wakapolri Pak Gatot Eddy karena Kapolri sedang ada tugas lain dipanggil Presiden. 

Lalu ada Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan. Lalu terakhir ada Bapak Letnan Jenderal Doni Monardo, Kepala Satgas COVID, Kepala BNPB.

Saya akan sampaikan pernyataan ini sebagai berikut:

Mencermati perkembangan 1 pekan terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus COVID-19. 

Sementara pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa dalam jumlah besar, terutama sejak selasa tanggal 10 hingga 13 November di wilayah DKI Jakarta dan Jawab Barat dan sekitar. 

Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.

Di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. 

Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Kita semua pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam 8 bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi COVID-19 yang telah memakan ribuan korban jiwa, ratusan tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang melawan COVID-19.

Upaya-upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif. Di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak, memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun. 

Bahkan dari data di seluruh dunia, Indonesia termasuk yang sangat baik dalam angka kesembuhan dan jumlah penduduk yang terinfeksi COVID jauh di bawah rata-rata dunia, tapi kesembuhan di atas rata-rata dunia. Sehingga Indonesia dianggap dunia sebagai yang baik.

Namun pelanggaran secara nyata, protokol kesehatan, dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini, bisa membuyarkan segala upaya yang telah kita lakukan 8 bulan terakhir. Orang yang sengaja melakukan kerumunan masa tanpa mengindahkan protokol kesehatan berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan.

Pemerintah mendengar dan mendapat banyak keluhan dan masukan dari berbagai kalangan seperti dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dari purnawirawan TNI-Polri, dari dokter, dari relawan, serta kelompok-kelompok masyarakat sipil yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi COVID-19

Atas praktik pelanggaran protokol kesehatan termasuk penggunaan dan pengerusakan fasilitas umum, mereka mengeluh seakan perjuangan mereka itu tidak dihargai sama sekali. Bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Oleh karena itu, pemerintah memperingatkan para kepala daerah, pejabat publik, aparat dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Khusus pada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk beri contoh dan teladan ke semua warga agar patuhi protokol kesehatan.

Indonesia adalah negara demokrasi sehingga setiap warga negara punya hak dan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beraktivitas. Tapi jangan lupa Indonesia juga negara nomokrasi, negara hukum. Penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya. Sehingga harus tetap dilakukan sesuai aturan hukum agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan aman, harmonis, tentram, dan damai.

Kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan, kepada aparat keamanan. Pemerintah minta untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Pemerintah juga akan memberi sanksi pada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam memastikan terlaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Sekian

S:netral


Archive Pages Design$type=blogging$count=7

Nama

Article,44,Berita,256,Contact,2,Insight,7,Internasional,8,Nasional,259,News,18,Opini,5,Tips,8,Tips & Trick,3,Tutorial,3,
ltr
item
Pelitanews.co: Pasca Kerumunan Petamburan, FAKTA: Warga DKI Bisa Gugat Perdata terhadap Gubernur Anies
Pasca Kerumunan Petamburan, FAKTA: Warga DKI Bisa Gugat Perdata terhadap Gubernur Anies
https://1.bp.blogspot.com/-OIbdHK7WELo/X7PXyP1CsHI/AAAAAAAAAqY/28p2egDCcw8QOj0FYbXOpfdR7zRejlz1ACLcBGAsYHQ/w640-h356/Screenshot_2020-11-17-20-59-13-99.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-OIbdHK7WELo/X7PXyP1CsHI/AAAAAAAAAqY/28p2egDCcw8QOj0FYbXOpfdR7zRejlz1ACLcBGAsYHQ/s72-w640-c-h356/Screenshot_2020-11-17-20-59-13-99.jpg
Pelitanews.co
https://www.pelitanews.co/2020/11/pasca-kerumunan-petamburan-fakta-warga.html
https://www.pelitanews.co/
https://www.pelitanews.co/
https://www.pelitanews.co/2020/11/pasca-kerumunan-petamburan-fakta-warga.html
true
4426408432908953892
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Selengkapnya Balas Cancel reply Hapus Oleh Beranda Halaman Postingan View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE CARI ALL POSTS Not found any post match with your request KEMBALI KE BERANDA Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy